SAATNYA PEKERJA PEDALAMAN BANGKIT

Sebuah perusahaan besar yang memiliki laba lebih dari satu Milyar Rupiah sudah pasti memiki managemen dalam perusahaannya, karena tanpa managemen roda perusahaan akan kacau dan berantakan, tanpa managemen kemungkinan besar perusahaan akan mudah goya dan bangkrut. Managemen yang dipakai perusahaan bisanya untuk mengusun anggaran, pengeluaran dan pemasukan, dan tentunya memanageman dalam pekerjaan karyawannya, agar bekerja lebih teratur dan lebih efektif, tak heran gajih untuk karyawan yang berada pada posisi managemen diperusahaan banyak yang bergajih besar, dan terlihat keren saat berpenampilan.

Lalu apakah perusahaan yang memiliki managemen benar-benar menjalankan managemannya hingga ke bawah, tunggu dulu. Banyak perusahaan yang hanya menjalankan managemen yang semenstinya hanya pada tingkatan- tinggakatan tertentu saja, seperti hanya tinggat direksi saja, namun untuk tingkat bawah seperti perkebunan, babrik atau yang lainnya belum tentu. Apa lagi perusahan itu beroprasi di pedalaman seperti Kalimantan. Banyak perusahan yang tidak menjalankan manageman yang semestinya dan yang telah diatur dalam undang-undang. Seperti undang-undang ketenagakerjaan terutama terkait masalah gajih, pekejaan dan fasilitas yang seharusnya didapat karyawannya.

Masih ada perusahaan yang memberikan pekerjaan yang melebihi batas upah karyawannya dalam segi hasil pekerjaan maupun waktu. Banyak karyawan yang memberikan pekerjaan pada karyawannya melebihi jam yang telah ditetapkan undang-undang, namun tambahan upah yang diberikan sangat kecil dan bahkan terbilang tidak sesuai dengan hasil dan waktu kerjanya tanpa menanyakan apakah karyawan tersebut bersedia atau tidak. ini seharusanya bisa menjadi sorotan pemerintah untuk memantau perusahaan yang melakukan peraktik kerja paksa pada karyawannya dengan mengatasnamakan loyalitas yang seharusnya sikap loyalitas itu tumbuh atas kesadaran karyawannya bukan paksaan perusahaan atau menjadi keharusan bagi setiap karyawan.

Disini jelas ditekankan bagai mana peran instansi terkait meperbaiki system dan managemen yang tak semestinya digunakan dalam sebuah perusahaan dan bagai mana masing-masing instansi seperti dinas-dinas terkait memberikan penjelasan yang detail kepada pekerja bagai mana system managemen perusahaan yang sesuai undang-undang, apa bila system yang dianggap saat ini tidak nyaman memang sudah sesuai dengan undang-undang maka karyawan mau tidak mau harus menjalaninya dan tidak akan bertanya-tanya lagi seperti apa managemen perusahaan yang telah ditetapkan oleh undang-undang itu, semestinya juga dinas-dinas terkait hendaknya memberikan penyuluhan kepada pekerja secara rutin miniman setahun sekali untuk mengdukasi pekerja agar tau apa hak dan kewajibannya sebagai pekerja.

Selain itu dukungan media masa dan organisasi terkait juga semestinya dapat mengjangkau daerah pedalam yang sangat membutuhkan perlindungan informasi mengenai isu-isu dalam dunia kerja seperti Koran, radio dan TV masih sangat minim untuk mengutip keluhan pekerja-pekerja yang ada dipedalamaan.

Masalah-masalah ini akan terus di rasakan oleh para pekerja yang tetntunya adalah asset terbesar Negara yang menymbang devisa bagi Negara. Dari sisi pekerja juga sementinya harus lebih berani dalam menyampaikan pendapat, banyak ruang yang bisa kita gunakan dalam penyampaian informasi, pendapat, keluhan ataupun ketidak adilan yang dirasakan. Baik memanfaatkan lembaga-lembaga suadaya masyarakat maupun memanfaatkan teknologi yang sudah sangat umum digunakan seperti media social seperti facebook dan twiter, bisa dengan menulis di blog seperti blooger.com dan wordprees, bisa juga melalui website citizen journalism seperti netcj.co.id, kompasiana.com dan BlogDetik atau bisa memanfaatkan website keluhan masyarakat seperti lapor.go.id. sudah semestinya pekerja harus memulai sendiri berjuang untuk dirinya sendiri dengan itu akan banyak yang akan datang menambah amunisi dan bagi pekerja-pekerja yang berada di pedalaman. 

Berbagi :